Paksaan Mengadopsi Teknologi

Berbulan-bulan terakhir rasanya kita sudah bosan dengan berita Covid-19. Kalau isi berita tidak berupa angka terjangkit dan kematian, alternatifnya tentu mengenai “robohnya” pusat-pusat populasi di dunia.

https://miro.medium.com/max/3200/1*NJGpnn3pd6SuKztX7CrhLw.jpeg

Namun, di balik ini semua ada titik cerah a.k.a “silver lining” dari pandemi: Adopsi teknologi digital di semua lini dengan kecepatan yang tidak pernah diprediksi sebelumnya. Pandemi selama ini telah memaksa seluruh bisnis untuk beradaptasi secara cepat, atau bangkrut. Semua harus menjalani dinamika “do or die” ini. Proses peningkatan literasi digital untuk hardware dan software pun tidak lagi dipaksa bertahun-tahun, semua harus sekarang.

Restoran-restoran baik yang besar atau pun kecil selama ini “batu” untuk fokus ke “dine-in”, mau tidak mau jadi harus menjual dari kanal digital. GoFood kabarnya dalam satu kuartal terakhir mengalami peningkatan omzet penjualan sebesar dua kali lipat. Seluruh driver yang melayani transportasi online pun dipaksakan untuk mematuhi protokol kesehatan, padahal biasanya selama ini kehidupan jalanan paling tidak peduli hal tersebut. Belum lagi, bila kita memperhitungkan sektor pendidikan.

Bisa kita rasakan selama beberapa tahun terakhir, adopsi teknologi terus terakselerasi secara cepat. Sekarang, adopsi tersebut “membanting” hingga aspek hardware yang digunakan. Di sektor pendidikan, desktop dan PC yang digunakan sekolah-sekolah menjadi tidak terpakai dan terpaksa seluruh keluarga mulai bersiap menyediakan fasilitas desktop dan PC di rumahnya. Zoom yang dulunya hanya aplikasi bercanda pengganti Skype/Meet, sekarang menjadi leader di bidangnya. Bahkan, Zoom juga dikabarkan mulai mengembangkan “Hardware as a Service (HAAS)” untuk memperluas jangkauan bisnisnya.

Semua hal ini pastinya baik untuk kenyamanan kita sebagai pengguna. Namun, apakah laju perkembangan infrastruktur teknologi akan mengikuti laju adopsinya? Bisa kita lihat hal tersebut masih sulit.

Meskipun adopsi teknologi terakselerasi tanpa bisa dibendung, hardware dan software yang menunjangnya mengalami stagnasi dalam beberapa tahun terakhir. Rasanya, perusahaan besar pun pasti enggan mengeluarkan dana RnD ketika pasarnya belum siap. Pandemi ini bukanlah era di mana teknologi berkembang pesat, melainkan momen di mana seluruh sektor bisnis “dimatangkan” dalam aspek penggunaan teknologi khususnya yang digital.

Apakah setelah mayoritas sektor bisnis dan penduduk dunia “go digital”, akan muncul inovasi teknologi baru yang belum pernah terbayangkan?

Bisa jadi.

Musik Rock Telah Mati?

Musik Rock & Roll sepertinya cukup stagnan dalam beberapa dekade terakhir. Bahkan dalam beberapa website kritikus musik, dikatakan musik jenis ini telah mati sejak 1979. Seperti contoh lainnya Gene Simmons, dia mengatakan musik ini telah mati sejak 1983. Bob Dylan juga pernah mengemukakan pendapatnya kalau musik jenis Rock & Roll telah mati sebelum waktunya mekar.

Di sisi lain, beberapa praktisi rock modern justru mengatakan musik rock tetap hidup dan perform dengan baik di pasar. Musik ini hanya bermutasi, seperti yang dikatakan Dave Grohl.

Nah, kalau kita lihat dari posisi penjualan setengah tahun 2020 (laporan Billboard/MRC) ini, urutan penjualan terbanyak musik rock adalah:

  1. Queen’s “Greatest Hits.” (1981)
  2. Elton John’s “Diamonds.” (2017)
  3. Credence Clearwater Revival’s “Chronicle Vol. 1” (1976)
  4. Journey’s “Greatest Hits.” (1988)
  5. Fleetwood Mac’ “Rumours” (1977)

Bisa dikatakan kelima band/musisi yang menghasilkan penjualan terbanyak itu bahkan lebih tua dari Spotify/iTunes, bahkan sudah ada sebelum adanya CD!

Betul, pemasukan terbesar dari band/musisi terutama genre rock saat ini adalah dari “manggung”. Performa dari band/musisi rock lebih “ngena” dan ditunggu penggemar di stadion atau arena, jauh lebih berkesan dibandingkan musik pop modern atau hip-hop. Namun, hasil revenue untuk musik-musik ber-genre rock pun tidak jauh beda dengan performa penjualan di atas.

Betulkah musik di era sekarang semakin menjadi genre-less?

Menertibkan Singa dan Burung

Siapa sih yang tidak curiga adanya kartel harga pesawat terbang dalam 2-3 tahun terakhir di Indonesia? Rasanya semua yang rutin memerlukan produk/layanan penerbangan pasti kepikiran hal ini. Apakah bisa dibuktikan? Selama ini tentu tidak.

https://statik.tempo.co/data/2018/12/22/id_805956/805956_720.jpg

Namun, apa yang bisa dilakukan pelanggan? Bayangkan saja, 46% pasar kita dikuasai perusahaan burung negara, 45% pasar kita dikuasai perusahaan singa privat, dan 9% ya sisanya. Dengan realita demikian, tentu dua pemain besar ya cukup main mata untuk menentukan harga pesawat.

Memang sih, di tahun 2019 lalu KPPU telah melayangkan putusan khususnya terhadap grup singa terkait fairness dalam usaha penerbangan. Setelah dua tahunan, akhirnya ada juga bukti kalau para pelaku bisnis penerbangan “bermain” di negara ini. Para pelaku duopoli tersebut terbukti merekayasa diskon bersama dan meniadakan segmen produk murah untuk pasar dalam jangka waktu tertentu.

Untungnya, kementerian perhubungan sendiri di periode akhir 2019 lalu membuat regulasi batas bawah dan batas atas penerbangan. Kita tidak tahu apa yang menyebabkan pembuatan regulasi tersebut baru bisa direalisasikan setelah pelanggan menjerit dalam hati sekian lama. Tidak ada yang bisa “memberikan” hukuman untuk penguasa pasar yang “main mata” untuk menyembunyikan kartel.

Lucunya, sekarang ini semua bisnis penerbangan terbanting habis akibat pandemi Covid-19.

Karma kah? Hehe.

Banting Harga Demi Cash

Cash is king. Lebih kurang slogan tersebut jadi betul-betul “ngena” ke semua kalangan di masa pandemi ini. Tidak peduli berapa banyak aset kita, atau seberapa besar profit kita, kalau cash tidak ada ya bubar. Hal ini tidak bisa ditawar, baik untuk keperluan personal atau pun bisnis.

https://emilyakhya.files.wordpress.com/2020/07/8c587-1jloxxptu6er9zq2krxansg.jpeg

Mengingat cash adalah hal yang dinamis, tidak seperti profit/loss, kita memang harus hati-hati. Cash bisa didapatkan dari kegiatan operasional (bisnis) atau kerja (personal), kegiatan financing a.k.a peminjaman, dan kegiatan investasi. Entah pilihan yang mana pun, pastinya cadangan kas harus ada.

Dan di masa pandemi ini, sepertinya jadi hal yang gawat bagi banyak pihak karena tidak semua kalangan punya akses aliran kas dari kegiatan financing atau kegiatan investasi. Mayoritas kalangan sumber kasnya berasal dari kegiatan operasional atau pekerjaan. Dan pada masa pandemi ini, banyak kegiatan operasional bisnis berhenti dan banyak PHK. Alhasil, mau tidak mau banyak sekali yang terpaksa menjual asetnya dengan harga “bantingan” karena kedaruratan kas. Cukup sedih melihat ini.

Misal tidak percaya, lihat saja di masa pandemi ini sektor bisnis mobil bekas malah naik. Harga motor NMAX saja di banyak tempat lelang bisa laku di rentang 8-12 juta rupiah. Properti yang biasanya laris manis, sedang turun sepi peminat. Harga emas terus naik dan belum ada tanda-tanda berhenti karena semua orang mencari “safe haven”.

Kemudian kalau mengevaluasi stimulus dari pemerintah Indonesia, jumlahnya kecil sekali dibandingkan dengan total GDP. Khususnya, stimulus untuk sektor bisnis “hanya” berupa penghapusan pajak, bukan bantuan tunai. Padahal, digembar-gemborkan kita punya uang dan propaganda untuk “percaya” pemerintah selalu digalakan. Bisa bahaya lho itu karena pada akhirnya masyarakat tidak akan percaya kalimat propaganda, masyarakat akan percaya pada pemerintah kalau perutnya kenyang dan cadangan kasnya cukup.

Yah, tidak boleh sebetulnya menyalahkan pemerintah karena hidup kita adalah tanggung jawab masing-masing.

Semoga kita semua bisa bangkit menjadi jauh lebih kuat.

Peruntungan dari Kejenuhan Pasar “Hand Sanitizer”

Masih ingat ketika awal-awal Covid-19 menjangkiti Indonesia bulan Maret lalu? Ya, hand sanitizer di seluruh jalan Pramuka di Jakarta diborong tanpa sisa. Entah memang yang memborong itu butuh untuk keluarganya, atau memang ingin menimbun. Pastinya, habis total.

Sekarang, pasar hand sanitizer di paruh kedua 2020 jadi lebih menantang. Persaingan makin ketat. Perusahaan besar saja yang core-nya bukan di bidang kesehatan membuat hand sanitizer. Pemain makin banyak, apalagi bila ikut memperhitungkan produksi rumahan. Seksi atau pun tidak, ini fenomena menarik dan bisa diprediksi dari pola pertumbuhan pasar untuk semua industri.

Misal kita coba saja ambil contoh perusahaan kosmetik yang skalanya sudah IPO di Indonesia. Mereka saja ikut-ikutan membuat hand sanitizer, padahal kontribusinya terbilang kecil dibandingkan dengan produk-produk lain mereka. Tentu hal ini bisa di-judge salah, bisa juga benar. Seluruh perusahaan perlu mencari peruntungan baru akibat adanya pandemii ini. Di satu sisi, sayang juga resource perusahaan bila ikut-ikutan menggarap hal yang bukan core padahal bisa fokus.

Kemudian, bila melihat dari sudut pandang perusahaan yang core-nya membuat hand sanitizer pun mereka mengeluhkan soal ini. Awalnya mereka ketiban untung, aji mumpung semua orang butuh pembersih. Sekarang, penjualan mereka di awal paruh kedua tahun ini mulai kembali seperti sebelum pandemi. Tentu ada baiknya karena sekarang masyarakat secara luas jadi lebih sadar akan kebersihan tangan, dan juga pangsa pasar jadi meluas. Pasar sudah tidak “sekencang” ketika pertama kali pandemi meledak, juga makin jenuh dengan adanya variasi produk.

Jadi, apakah mencoba peruntungan berdasarkan “uptrend” merupakan hal positif bagi kelangsungan bisnis? Bila core dari bisnisnya mah hajar aja, sudah terbukti pasarnya makin besar. Bila core dari bisnisnya bukan kesehatan, lebih baik mundur karena demand-nya makin menuju garis normal. Hehe.

Win-Win dengan Pajak untuk OTT

Salah satu yang membuat lega banyak pelanggan internet di Indonesia, tentu tidak lain karena ramainya isu pencabutan blokir Netflix setelah didapatkan kesepakatan untuk membayar pajak.

Perlu kita akui, dengan makin populernya streaming video berbasis internet tentu pada akhirnya Netflix akan dicabut juga blokirnya. Selama ini isunya memang nyangkut di payung hukum dan negosiasi mengenai besaran pajak yang harus ditagihkan. Kalau kita googling sedikit pun, regulasi untuk mengatur para pelaku usaha digital ini baru terdokumentasikan peraturannya di tahun 2019 mengenai penyelenggaraan sistem transaksi elektronik dan mengenai perdagangan melalui sistem elektronik.

Ke depan, bahkan ada wacana untuk seluruh layanan konten digital dari OTT harus bisa didaftarkan melalui Online Single Submission (OSS). Ini jadi menarik karena selama ini data-data pelanggan semuanya sporadis diatur oleh masing-masing pemberi layanan. Bila bisa dirapikan, tentu ini jadi nilai tambah sendiri bagi penyelenggaraan layanan digital lain ke depan. Siapa pun yang mau membuat layanan digital baru, punya “playing field” yang sama kuat untuk melakukan akuisisi pengguna. Tentu, data-data transaksi yang sensitif dan menjadi “rahasia perusahaan” tidak saling dibagi ya karena kompetisi kan harus tetap ada.

Nah, di sisi kontranya tentu sebagai pelanggan kita akan kena charge lebih mahal. Setidaknya tagihan dari layanan-layanan ini akan naik 10% karena ada pajak pertambahan nilai. Sejauh tulisan ocehan ini ditulis, sudah ada Amazon Web Service, Grup Google, Netflix dan Spotify yang tercantum sebagai pemungut PPN terkait layanan konten digital. Mau tidak mau sebagai pelanggan akan dirugikan, namun ekosistem bisnis kelihatannya akan membaik.

Para pelaku usaha ekonomi digital di dalam dan luar negeri jadi lebih siap untuk masuk ke Indonesia. Kemudian, tidak perlu lagi bisnis-bisnis digital dalam negeri harus “mati” karena strategi “predatory pricing”. Selain itu, dari sisi konten pun pastinya pemberi layanan ini akan berusaha memberdayakan pasar mereka dengan pembuatan konten lokal sehingga akan banyak industri yang menggeliat karena terkena multiplier efek positif. Dan juga, pajak yang diterima pemerintah ini tentu bisa jadi “modal” tambahan negara untuk pembangunan nasional.

Semoga tarik-ulur Netflix yang menghasilkan “win-win solution” ini bisa menjadi titik loncat bagi penyedia-penyedia konten dalam negeri.

SDM Siap Kerja untuk Dunia Usaha

Waktu berjalan cepat, rasanya baru kemarin diwacanakan adanya pra-kerja dan pencanangan strategi pengembangan sumber daya manusia (SDM) sebagai prioritas negara ini.

Tidak jarang kita mendengar “keajaiban dunia ke-8”. Para pencari kerja selalu mengeluhkan sulitnya mencari kerja, sedangkan para pemberi kerja selalu mengeluhkan sulitnya mencari talenta. Entah di mana masalahnya, yang pasti ada indikasi yang jelas soal ini. Bisa dipastikan bridging antara supply dan demand di pasar kerja bermasalah.

Mulai dari startup, hingga pelaku industri besar nasional mengeluhkan hal yang serupa. Pengembangan talenta di negara ini berjalan terlalu sporadis. Belum lagi, universitas yang dikritik “hanya” menjadi formalitas mendapatkan gelar. Banyaknya program MT di berbagai perusahaan lain tidak lain adalah usaha untuk melakukan bridging ini. Yang artinya, bisa dikatakan bahwa lulusan universitas sekali pun belum siap kerja, walaupun secara kompetensi sudah memadai.

Bila belajar dari negara maju, isu mengenai gap yang besar antara pemberi kerja dan penyedia kerja ini memang isu yang santer di negara yang sedang berkembang secara pesat. Dan memang, Indonesia merupakan salah satu dari yang masuk kelompok ini. Jawabannya sudah jelas, semua negara yang industrinya maju menerapkan prioritas pengembangan program vokasi.

Bila sampai situ saja, rasanya pun kalangan intelek terutama pemerintah sudah paham bahwa tidak ada solusi lain selain meningkatkan anggaran untuk pengembangan vokasi. Itu pula yang sepertinya program pra-kerja digenjot habis-habisan meskipun penuh kontroversi. Namun, apakah program sebatas pra-kerja ini bisa menjadi solusi untuk jangka panjang?

Sebagai salah satu kalangan pelaku usaha, yang juga merasakan sebagai pekerja, bisa dikatakan motivasi yang mendasari keinginan untuk terus bekerja secara umum hanya ada dua:

  1. Rasa aman secara materi.
  2. Peningkatan kompetensi diri.

Saat ini kita bisa apresiasi usaha pemerintah untuk menjamin motivasi bekerja yang pertama, walaupun itu kurang. Untuk aspek yang kedua, harus kita akui semuanya berjalan sporadis tanpa ada hubungan antar ekosistem pencari kerja, ekosistem pelatihan dan ekosistem pemberi kerja.

Lihat saja materi-materi yang ada di platform pra-kerja, apakah itu bisa menjadi solusi untuk pengajaran? Singkat kata, sulit. Ilmu bisa dicari di mana saja, namun keahlian tidak bisa. Ada hal berupa tacit knowledge yang hanya akan bisa didapatkan dengan mengalami proses kerja itu sendiri. Nah, ini yang sampai tidak bisa diberikan oleh entitas mana pun selain perusahaan atau pelaku bisnis.

Perlu ada usaha dari semua kalangan. Atau setidaknya bila bermain “vigilante” dan melihat ini peluang yang bisa dijadikan startup, harus ada yang melakukan. Total usia produktif negara ini sebanyak 186,36 juta jiwa (68,7% total penduduk) bukanlah angka bercandaan. Kue pasar yang bisa digarap startup belum bisa scalable untuk hal ini karena adanya bottleneck isu tacit knowledge tersebut. Pemerintah pun baru bisa memberi insentif sebatas rasa aman secara materi bagi pencari kerja. Bisnis sendiri tidak bisa menunggu untuk berkembang sehingga yang sudah besar mengadakan MT, dan yang kecil ya pasrah. Universitas tentu secara alamiah akan mengikuti ke mana arah kebutuhan industri bergerak, dan harus dimaklumi bila pasif karena memang perannya demikian.

Peluang yang baik kah ini? Tentu.

Satu Lini Produk

Beberapa hari ini, santer isu mengenai penghapusan Premium dan Pertalite dari pasar. Bisa dipahami, hal ini tentunya akan menyebabkan pro dan kontra di masyarakat. Dari sisi pro, hal ini bisa dikatakan bermotif dari perlunya memprioritaskan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Sedangkan dari sisi kontra, sudah bisa dipastikan motifnya berasal dari sudut pandang ekonomi, yakni hilangnya opsi bahan bakar dengan harga murah.

Betulkah begitu? Bisa dibilang, keduanya benar.

Perlu kita telaah dan pertimbangkan, bahwa ternyata Indonesia merupakan satu dari enam negara di dunia yang masih menggunakan bensin dengan nilai RON (research octane number) 88. Tentu, hal ini bisa berdampak buruk bagi hubungan Indonesia dan negara-negara lain yang punya concern terhadap tingkat emisi karbon. Sebut saja dari negara-negara eropa daratan, tentu mereka akan meng-highlight ini dalam forum internasional dan menjadikan “titik lemah” bagi manuver lobi-melobi Indonesia. Tak lupa, blia sedikit googling kita bisa dapatkan bahwa Kemenlhk sendiri telah menuangkan peraturan menteri mengenai spesifikasi bensin yang digunakan di Indonesia harus memiliki RON minimal 91 sejak tahun 2017.

Di satu sisi, presiden sendiri telah concern terhadap hal ini sejak 2014 dan mulai “menarik” peredaran Premium dari pasaran secara bertahap sejak 2015. Namun, tentu sensitivitas harga dan persepsi bensin selain Premium mahal di tingkat grassroot sangat sulit dihilangkan. Cek saja, banyak juga masyarakat kita yang mengisikan minum untuk kendaraannya dengan Premium padahal harga mobilnya di atas 500 juta rupiah.

Di tingkat konsumen, persepsi harga ini memang sesuatu yang tidak bisa asal ditabrak. Perlu waktu bertahun-tahun sampai persepsi ini berubah. Mulai dari tidak adanya subsidi sejak tahun 2015, kemudian harga BBM dibuat menjadi naik-turun, dsb. Gejolak ini telah diredam selama lima tahun lebih, dan tetap saja ketika diwacanakan perampingan lini produk bensin di masyarakat, selalu “ramai” jadinya.

Nah, di sisi lain juga ternyata menarik bila melihat dari sudut pandang Pertamina.

Berdasarkan hasil googling, kita bisa menemukan segmentasi penggunaan produk BBM di masyarakat Indonesia di tahun ini:

  • 33,3% menggunakan Premium.
  • 56,3% menggunakan Pertalite.
  • 10,4% sisanya, menggunakan Pertamax.

Itu artinya bisa dikatakan 9 dari 10 orang di Indonesia masih menggunakan bensin yang nilai RON-nya di bawah 91. Meskipun, segmentasi konsumen yang menggunakan Premium telah tertekan drastis karena di tahun 2015 lalu jumlahnya melebihi 50%. Artinya, Pertamina pun “kerja” untuk merampingkan lini produk BBM-nya di masyarakat.

Bagi para pelaku bisnis, hal ini tentu langsung bisa dipahami bahwa arahnya sangat positif. Bayangkan saja, untuk membuat satu lini produk saja sulitnya setengah mati. Mulai dari ekstraksinya, produksinya, distribusinya, kontrol kualitasnya, semua tidak bisa diremehkan. Bila selama ini Pertamina harus me-maintain 3 lini produk sekaligus, berapa coba itu biaya yang harus dikeluarkan untuk menjamin sisi hulu sampai hilirnya? Nah, kalau hanya satu lini saja yang harus di-maintain, itu sangat bisa diefisienkan dan Pertamina bisa fokus untuk pengembangan bisnis selain “cuma” menyediakan bensin bagi masyarakat.

Meskipun di awal pasti terasa “sakit” karena opsi produk yang murah tiba-tiba lenyap, ke depannya bisa diprediksi bahwa kita semua untung. Semua akan bisa menggunakan bensin dengan nilai RON 91 yang harganya tentu lebih murah dari Pertamax sekarang. Dari sisi emisi karbon, harusnya akan tertekan dan hubungan internasional ke negara-negara eropa daratan bisa makin mulus. Ongkos supply chain Pertamina juga bisa dipastikan makin efisien karena hanya mengelola satu lini produk. Dan juga sebagai BUMN, Pertamina bisa naik kelas karena makin fokus ke pengembangan bisnis yang lebih strategis.

Semoga ya. Haha.

Dunia Krisis, Bisnis dan Organisasi Stres, Kita Harus Kuat

Pandemi yang terjadi dalam setidaknya tiga bulan terakhir ini mengubah tatanan dunia secara global, dan tentunya pola pandang penulis sebagai seorang warga dunia. Seakan tidak cukup dipukul oleh pandemi, dunia juga “rusuh” akibat pembunuhan George Floyd. Dikombinasikan dengan meningkatnya jumlah pengangguran secara serentak di seluruh dunia, tingkat kejenuhan mental hampir seluruh tatanan masyarakat betul-betul diuji sampai titik batas.

a763ce18-4ff1-4356-88f0-7bf8b21e8916

Bila kita mencari data mengenai tingkat stres masyarakat, baik dari survei atau apa pun, bisa dipastikan mayoritas responden akan menjawab dirinya stres akibat kombo cobaan di tahun 2020 ini. Coba saja lihat di sekitar kita, pasti banyak yang membeli minuman keras dan menjadi pecandu dalam beberapa bulan terakhir untuk “lari” dari cobaan global. Untuk kasus Indonesia, bisa kita lihat “stress eating” juga marak di kalangan menengah ke atas, terutama yang bekerja dari rumah (WFH).

Bagaimana dengan kondisi bisnis, terutama para pelakunya? Tidak kalah stres

Di kondisi seperti sekarang, sudah bisa dipastikan omzet tergerus drastis. Bisa kita lihat juga, pegawai pun harus makan. Tidak seluruh pegawai punya kapasitas berpikir selevel founder. Ketika ada cobaan, secara pribadi para founder biasanya cepat bangkit (resiliensi tinggi) dan mencari cara lain untuk bertahan hidup. Namun, bila kondisinya begitu berat seperti sekarang? Bisa dipastikan para orang hebat pun tidak kuasa untuk mempertahankan pegawainya bila pegawainya tidak siap adaptasi dan “menaikkan level” untuk “bertarung”. Tentu, pasti ada segelintir tim/perusahaan yang solid yang siap untuk adaptasi secara cepat, atau yang sudah menumpuk cash dari lama sehingga tidak terlalu khawatir.

Bagi para pelaku bisnis kecil (founder startup, pedagang, atau CEO), Covid-19 ini merupakan “crash course” terbaik yang tidak akan bisa didapatkan pelajarannya di kelas MBA mana pun. Proses evolusi kepemipinan dipaksakan harus ditempuh oleh semua pelaku, suka tidak suka, mau tidak mau. Tidak bisa dihindari, semua pemimpin (khususnya bisnis) harus mencari cara berpikir dan memimpin baru untuk mengarungi lautan kehidupan timnya. Dunia bisnis tidak lagi terbagi menjadi red ocean atau blue ocean. Semua menjadi “grand line” dan terkena badai sehingga perusahaan besar harus kembali berpikir seperti startup, dan perusahaan kecil atau startup harus memaksakan diri bisa menaikkan profesionalitas dan etos kerjanya seakan-akan multi-national company dalam waktu singkat.

Bila tidak mampu? Apa boleh buat, bisa dipastikan akan “terluka” sangat parah atau bahkan “mati”.

Tak lupa, kita harus apresiasi semua pemimpin bisnis dan pemimpin negara di masa krisis ini. Sudah rahasia umum bahwa kondisi kesehatan fisik dan mental setiap pemimpin, akan terasa oleh organisasinya masing-masing. Ketika pemimpin organisasi marah, biasanya ada “kelalaian” di internal yang terakumulasi. Begitu pun ketika pemimpin organisasi senang, bisa dipastikan ada prestasi yang digapai oleh organisasi di momen itu. Dan ketika kondisi krisis kesehatan mulai beralih ke krisis ekonomi seperti sekarang, para pemimpin dituntut untuk tetap bisa tenang terlepas apa pun yang terjadi di “luar” organisasi.

Ya, betul-betul masa berat untuk semua orang.

Semoga kita semua, yang setidaknya juga pemimpin dari diri masing-masing dan/atau keluarga bisa selalu tenang, sabar dan terus istiqamah mengeksekusi semua peluang di tengah kondisi krisis.