Archive

Posts Tagged ‘Pilkada’

Pilkada Berisik

19/11/2016 Leave a comment

Ahok ini betul-betul membuat fenomena ya. Hanya dengan satu kalimatnya yang ceroboh, bangsa ini fokusnya langsung tertuju kepada doi baik yang pro maupun yang kontra. Suka tidak suka, harus dikatakan bahwa Ahok ini punya kapasitas sebagai pemimpin, terlepas dari doi layak atau tidak sebagai pemimpin DKI Jakarta. Ya, layak dan punya kapasistas adalah hal yang berbeda.

Beberapa hari terakhir timeline ribut karena Ahok telah dijadikan tersangka. Lagi-lagi masyarakat ribut, karena secara psikologi warga DKI akan selalu pusing dengan kondisi kotanya. Mulai dari macet, banjir, harga makanan mahal, kemana-mana susah, belum lagi sikut-sikutan di tempat kerja, dan lain sebagainya. Alhasil, hal ini membuat masyarakat berharap banyak dari pemerintah yang telah dititipkan iuran pajak untuk berbuat sesuatu. Dan pemilihan kepala daerah pun, akan menjadi sesuatu yang seksi setiap lima tahun sekali. Tidak hanya ramai bagi warga DKI, tapi juga ramai bagi nasional.

Yang jadi masalah di sini adalah, Jokowi dan Ahok pada tahun 2012 telah berhasil “menangkap” apa yang dirasakan oleh masyarakat Jakarta. Waktu itu incumbent Foke sebagai Gubernur DKI tidak berhasil memberikan pesan bagi masyarakat Jakarta. Warga Jakarta membutuhkan pemimpin yang selalu tampil dan dekat sehingga ada rasa ketenangan bagi warga. Hal tersebut tidak terlihat pada saat Foke nyagub. Jokowi dan Ahok berhasil memberikan pesan “Jakarta Baru”, yaitu suasana yang sudah bosan karena warga stres dengan kondisi Jakarta yang semerawut.

Nah, berjalan lima tahun terakhir ditambah Jokowi menjadi presiden, warga Jakarta saat ini kembali dengan suasana stres. Kali ini, warga Jakarta merasa kalau kota tidak begitu banyak perubahan. Warga masih stres dengan banjir dan macet. Pergi pagi dan pulang malam di Jakarta, selalu membawa kelelahan. Dan dengan perasaan warga demikian, harusnya Ahok sebagai incumbent bisa menang dengan mudah. Mengapa? Walaupun perubahan tidak banyak, tapi di sini Ahok justru menghadirkan sesuatu yang berberda. Birokrasi yang terbuka (walaupun korupsi masih banyak), adanya pasukan yang langsung turun ke warga, adanya pembangunan dan pembersihan kali, juga sampai penggusuran yang walaupun kontroversial tapi tetap dinilai perubahan bagi warga yang tidak merasakan.

Namun, sekarang Ahok justru diserang isu agama. Memang tidak ada yang salah dengan itu. Bila dilihat dari sudut pandang kontekstual, kalimat Ahok terkait surat Al-Maidah ayat 51 adalah penistaan. Walaupun secara sintaksis bahasa tanpa melihat konteks, hal tersebut bukanlah penistaan. Dan reaksi yang disebabkan oleh Ahok ini, membuat cukup besar warga muslim yang malas dengan Ahok. Jumlahnya berapa banyak? Yah, lumayan untuk bisa menurunkan elektabilitas Ahok dari yang awalnya 50an persen, sekarang hanya tinggal 20an persen. Bisa dikatakan sama dengan kedua calon yang lain.

Nah, dengan tingkat elektabilitas yang sama tersebut, Ahok justru dijadikan tersangka. Hal ini bisa menjadi bumerang bagi Ahok untuk tidak mendapatkan suara tambahan agar bisa bersaing dengan calon yang lain, atau justru malah bertambah?

Kalau penulis melihat dalam setiap kampanye yang penting adalah pesan yang dibawa tersampaikan. Dan pesan yang dimaksud di sini, adalah pesan yang diterima di masyarakat. Di luar dugaan (atau mungkin masih dalam dugaan), Ahok saat justru mengikuti proses hukum tanpa pra-peradilan. Entah kemungkinannya menang atau kalah, dapat dikatakan pesan yang sampai ke masyarakat saat ini adalah: Ahok konsisten terhadap penegakkan hukum, dirinya bersalah, meminta maaf, mengaku, dan mengikuti proses pengadilan.

Penulis pribadi melihat dijadikannya Ahok tersangka justru malah membuat pesan yang ingin disampaikan Ahok sampai ke masyarakat. Pesan bahwa dirinya tetap kerja sebagai gubernur, dan taat pada proses hukum. Pesan yang masih sama dengan tahun 2012, menghadirkan suasana birokrasi baru di DKI Jakarta.

Artinya, saat ini Ahok kembali mengejar dan mungkin malah bisa menyusul dua calon yang lain terlepas dari statusnya sebagai tersangka. Isu agama melemahkan elektabilitas Ahok hingga turun di angka sekitar 20 persen, tetapi di lain sisi justru malah melemahkan pesan kampanye yang ingin disampaikan calon lain. Pesan yang ingin disampaikan oleh Anies-Sandiaga terdengar sebagai “Jakarta humanis”, negasi dari Ahok. Sedangkan pesan yang ingin disampaikan oleh Agus-Sylvi, lebih terdengar sebagai “asal bukan Ahok”. Jujur saja, walaupun penulis tidak begitu pro Ahok, tapi pesan dari Anies-Sandiaga terasa jadi lemah karena derasnya isu agama. Sedangkan bagi Agus-Sylvi, pesan tersebut bisa menjadi bumerang bila tidak hati-hati dan tidak segera menemukan fokus pesan yang ingin disampaikan dalam kampanye. Apalagi, dengan calon yang hanya tiga maka akan semakin sulit bila kampanye dilakukan dengan mekanisme “money politics”.

Yah, bila terus berlanjut seperti ini sih penulis sangsi Ahok akan terkalahkan. Isu agama memang telah mengikis elektabilitas Ahok, tapi justru di lain sisi membuat pesan kampanye dari kedua calon lain semakin lemah. Ya, bahkan tidak bunyi sama sekali di media konvensional, dan media online, juga media sosial.

Tapi ya sudah lah ya, toh pilkada masih lama. Dan di luar itu, untuk tahun 2017 nanti sepertinya penulis sudah mulai tidak akan berpartisipasi di Pilkada DKI.

Hahaha.

Melihat RUU Pilkada dari Sudut Pandang Sistem

12/09/2014 Leave a comment

pilkada

Demokrasi adalah sistem yang mengharuskan rakyatnya cerdas. Bila terdapat masalah pada keberjalanan pemerintahan, sudah jelas siapa yang paling bersalah: rakyatnya.

Belakangan ini ramai di media dan publik terkait rencana untuk mengubah undang-undang terkait pilkada. Perubahan ini menyangkut mekanisme pemilihan kepala daerah (gubernur dan walikota) yang direncanakan untuk dipilih oleh DPRD, bukan langsung oleh rakyat. Dari angin yang berhembus, sepertinya masyarakat lebih menyukai bila kepala daerah dipilih langsung. Penyebab utamanya tidak lain karena rendahnya tingkat kepercayaan terhadap para anggota dewan yang terhormat.

Menyikapi hal ini, sungguh media sangat bias dan sarat kepentingan. Tanpa dikaji dari sudut pandang sistem pemilu, penilaian akan menjadi sangat subjektif. Entah itu mendukung sistem langsung atau pun mendukung sistem tidak langsung. Sejauh yang pernah saya pelajari, terdapat tiga aspek utama yang membagi kategori sistem pemilu. Tiga aspek ini antara lain membagi berdasarkan mekanisme akumulasi suara, cara pemilihan dan pencalonan.

Berdasarkan cara akumulasi Suara (Distrik vs Proporsional)

Berdasarkan cara akumulasi suara, terdapat dua cara yakni dengan cara distrik dan proporsional.

Mekanisme sistem proporsional membagi suara yang terkumpul per kepala pemilih. Sebagai contoh bila di dalam satu daerah terdapat 1.000 pemilih dengan pemilih calon A sebanyak 600 dan calon B 400, maka pada perhitungan suara akhir calon A akan mendapatkan tambahan sebanyak 600 suara dan calon B mendapatkan tambahan sebanyak 400 suara. Contoh sistem ini adalah sistem pemilu yang digunakan di Indonesia pada tahun ini (2014).

Kemudian, mekanisme sistem distrik membagi suara yang terkumpul per daerah pemilihan. Sebagai contoh bila di dalam satu daerah terdapat 1.000 pemilih dengan calon A sebanyak 600 dan calon B 400, maka pada perhitungan suara akhir calon A akan mendapatkan tambahan sebanyak 1.000 suara dan calon B mendapatkan tambahan sebanyak 0 suara. Contoh negara yang menggunakan sistem pemilu seperti ini adalah Amerika Serikat pada pemilu presiden.

Berdasarkan yang saya amati, sistem proporsional dilakukan oleh negara kesatuan yang pemerintahannya cenderung “sentral”. Sedangkan sistem distrik dilakukan oleh negara yang sistem pemerintahannya cenderung “desentral”.

Berdasarkan cara pemilihan (Langsung vas Tidak Langsung)

Berdasarkan cara memilihnya, terdapat dua cara yakni dengan cara langsung dan tidak langsung.

Mekanisme pemilihan langsung dilakukan oleh si pemilih tanpa perantara. Definisinya sudah jelas, si pemilih langsung memilih siapa calon yang dia pilih. Contoh yang menggunakan sistem langsung ini adalah pemilu di Indonesia tahun ini (2014).

Mekanisme pemilihan tidak langsung dilakukan oleh si pemilih melalui perantara. Perantara ini biasanya dilakukan melalui wakil rakyat yang duduk di badan legislatif satu negara. Contoh yang menggunakan sistem tidak langsung ini adalah pemilu di Indonesia sebelum tahun 1998.

Berdasarkan cara pencalonan (Tertutup vs Terbuka)

Berdasarkan cara pencalonannya, terdapat dua cara yakni tertutup dan terbuka.

Mekanisme pemilihan calon dengan cara tertutup dilakukan oleh pemilih tanpa mengetahui calon yang akan terpilih. Sistem ini digunakan di Indonesia hingga beberapa tahun pasca reformasi (pemilu 1999). Dalam sistem ini, pemilih hanya memilih partai yang dipercaya. Nantinya, partai akan memberikan wakil untuk badan legislatif atau pun eksekutif.

Mekanisme pemilihan calon dengan era terbuka dilakukan oleh pemilih dengan mengetahui calon yang akan dipilih. Sistem ini digunakan di Indonesia saat ini. Calon yang akan dipilih diketahui langsung oleh pemilih baik itu yang akan menduduki badan legislatif (DPRD, DPR) mau pun badan eksekutif (Presiden, Kepala Daerah).

Kombinasi ketiga aspek

Ketiga aspek di atas memungkinkan adanya delapan kombinasi sistem pemilu untuk negara demokrasi. Kombinasi yang mana pun adalah baik bila disesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Bisa jadi satu sistem yang baik di negara lain dapat menimbulkan perpecahan bila digunakan di negara lain. Sebagai contoh bila memaksakan sistem distrik di Indonesia yang kaya akan budaya dan tersebar dalam ribuan pulau akan berpotensi menimbulkan perpecahan antar daerah dan konflik horizontal. Begitu pula bila memaksakan sistem proporsional di Amerika Serikat, sangat mungkin kontrol pemerintah pusat tidak sekuat kontrol yang dilakukan oleh setiap negara bagian.

Bagaimana dengan Indonesia?

Berdasarkan mekanisme akumulasi suara, di Indonesia sudah jelas dan tidak diragukan lagi bahwa sistem proporsional lebih cocok. Setiap warga negara ingin dinilai sama dan menekan potensi adanya friksi antar daerah dan suku.

Berdasarkan mekanisme cara memilihnya, tidak bisa dipungkiri bahwa memilih secara tidak langsung berarti wakil yang akan memilih calon haruslah mendapat kepercayaan yang tinggi dari rakyat. Sedangkan di Indonesia saat ini, kepercayaan terhadap wakil rakyat berada pada posisi yang sangat rendah. Sudah rahasia umum bahwa badan legislatif di Indonesia adalah hulu dari hampir seluruh kasus korupsi yang ada. Meskipun secara teknis pemilihan tidak langsung dapat memberikan efisiensi pada keberjalanan pemerintahan, ada aspek fundamental yang akan hilang nantinya. Dengan partisipasi rakyat yang rendah dalam pemerintahan (mau enaknya saja tanpa usaha), pemilihan tidak langsung dapat memicu konflik vertikal antara pemerintahan dan rakyat itu sendiri. Belum lagi kinerja anggota dewan sangat buruk karena mesin partai yang tidak dapat menjangkau suara setiap kepala yang ada di masyarakat.

Kemudian berdasarkan cara pencalonannya, dapat dibandingkan dari kondisi wakil rakyat saat menggunakan sistem tertutup dan ketika menggunakan sistem terbuka. Dulu, ketika masyarakat memilih partai artinya setiap orang sudah memiliki nilai yang diyakini dan akan didukung. Sedangkan dengan kondisi sekarang, masyarakat dipaksa untuk memilih calon. Implikasi yang ada saat ini adalah masyarakat tidak siap melihat nilai yang dibawa oleh setiap calon. Alhasil, masyarakat hanya memilih karena mengenal atau calon yang dapat berkampanye dengan modal lebih besar. Lebih jauh lagi, partai akhirnya hanya menjadi perkumpulan orang-orang yang terkenal atau memiliki uang. Tidak ada lagi kader-kader yang menjunjung nilai perjuangan di dalam partai karena pertempuran dilakukan bukan untuk memperjuangkan nilai, tapi mengalahkan segala saingan. Justru menurut penulis kalau memang ingin memperbaiki demokrasi mekanisme inilah yang seharusnya dikaji ulang, bukan perihal langsung atau tidak langsung.

Dari tiga aspek di atas, dapat disimpulkan bahwa bila kondisi demokrasi di negeri ini ideal, maka kombinasi mana pun yang dipilih sebagai sistem pemilu tidak akan menjadi masalah. Ideal yang dimaksud adalah masyarakatnya cerdas dalam arti berpartisipasi aktif dalam menjalankan demokrasi. Tidak hanya memilih di pemilu dan berharap sejahtera karena diurus pemerintah.

Namun, yang namanya ideal itu memang hanya ada di dalam mimpi. Berdasarkan subjektif penulis, bila harus bersikap maka penulis memilih sistem terbaik untuk pemilu di Indonesia adalah proporsional, langsung, tertutup.

Akhir kata, Indonesia saat ini masih belum siap dengan sistem pemilu yang dipilih secara tidak langsung. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus anti dengan sistem pemilu tidak langsung, atau di sisi lain fanatik buta terhadap sistem pemilu langsung. Karena sistem pemilu seperti apa pun tidak akan bisa menghasilkan pemerintahan yang berkualitas tanpa adanya partisipasi yang riil dari bangsa ini.

Sumber: Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2006.

Categories: Coretan Tags: , , , , ,